Ruu Kuhp: Ayam Peliharaan Masuk Dan Makan Di Kebun Orang, Denda Rp 10 Juta

Posted by Ganas003 on Februari 26, 2019 in

RUU KUHP: Ayam Peliharaan Masuk dan Makan di Kebun Orang, Denda Rp 10 Juta

Pecinta dan pemelihara atau bahkan peternak unggas serta binatang ternak lain, sepertinya harus lebih waspada dalam mengawasi peliharannya.



Jangan hingga unggas atau binatang ternaknya hingga masuk hingga mencari makan di tanah atau kebun milik orang lain yang ada tanamannya.





Pasalnya, jikalau unggas semisal ayam, bebek, angsa atau kalkun peliharaan hingga melaksanakan hal tersebut, maka salah-salah peternak sanggup dikenakan hukuman pidana berupa denda.


Dendanya itu sendiri bahkan sanggup melebihi harga pasaran unggas, ialah senilai Rp 10 juta.


Begitu setidaknya hukum yang dimuat dalam RUU KUHP, yang telah disepakati pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat RI, dan bakal segera disahkan dalam rapat paripurna.



Aturan tersebut terperinci terang dalam Bagian Ketujuh Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman dan Pekarangan Pasal 278 RUU KUHP.

"Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tumbuhan milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II (Rp 10 juta)," demikian Pasal 278.


Selain dikenakan denda, menurut Pasal 279 ayat 2, binatang ternak yang melanggar hukum menginjakkan kaki di tanah atau kebun yang terdapat tumbuhan atau telah ditaburi benih bakal disita oleh negara.


Begini Pasal 279:


Ayat 1, "Setiap Orang yang membiarkan Ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II."


Ayat 2, "Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup dirampas untuk negara."



Untuk diketahui, pembahasan RUU kitab undang-undang hukum pidana bakal dilanjutkan dalam tingkat II pengambilan keputusan Rapat Paripurna dewan perwakilan rakyat RI. Hal itu dilakukan seusai dewan perwakilan rakyat dan pemerintah menyepakati dikala rapat kerja di Komisi III hari ini.


Adapun perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat kerja tersebut ialah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.


Sebelum disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin melempar pertanyaan terlebih dahulu.


"Apakah RKUHP sanggup kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan dewan perwakilan rakyat RI?," tanya Aziz kepada seluruh fraksi dalam rapat kerja, Rabu (18/9/2019).


Pertanyaan serupa lalu dilontarkan Aziz kepada Yasonna sebagai perwakilan dari pemerintah. Baik fraksi partai di dewan perwakilan rakyat maupun pemerintah menyatakan persetujuan RUU kitab undang-undang hukum pidana dibawa ke dalam rapat paripurna untuk segera disahkan.


Sumber: suara.com